BOLMORA.COM, SULUT – Pasca pengumuman kelulusan siswa siswi, baik Sekolah Menegah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Sulawesi Utara (Sulut), pada Jumat (5/5/2023) lalu, nampaknya sebagian sekolah mulai melakukan acara penamatan. Bahkan ditengarai ada sejumlah sekolah memanfaatkan momen penamatan siswa siswi untuk digelar di hotel.
Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Steve Kepel, meminta jajaran Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) segera melakukan pengawasan agar tidak ada lagi pihak sekolah yang melaksanakan penamatan siswa siswi di hotel-hotel.
Kepel mewarning, jika ada lagi pihak sekolah yang menggelar acara penamatan secara berlebihan, seperti di hotel, maka akan diberi sanksi tegas.
Dia juga meminta agar masing-masing sekolah khususnya bagi SMA/SMK Negeri, tidak membebani anggaran sekolah yang berlebihan hanya untuk menyelenggarakan acara penamatan.
“Tidak boleh dilakukan di hotel. Acara penamatan sekolah silahkan dilakukan tanpa memungut biaya apapun dari siswa siswi,” tegas Kepel, yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikda Provinsi Sulut, saat sharing bersama Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) di ruang kerjanya, Jumat (19/5/2023) sore.
Kepel menjelaskan, dirinya bukan anti hotel, akan tetapi kegiatan seremonial seperti itu hanya menghamburkan uang dan merugikan orang tua siswa yang kurang mampu.
“Jika sasarannya untuk peningkatan kompetensi guru dan siswa, atau kegiatan seperti pelatihan dari perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia, itu sah-sah saja, tidak apa, saya pasti hadir,” ujarnya.
“Kecuali sekolah-sekolah swasta mereka punya uang sendiri, kalau negeri segera berhenti,” sambung Kepel.
Sebab lanjutnya, permintaan uang dari komite kepada siswa siswi untuk agenda penamatan di hotel sudah masuk kategori pungli dan gratifikasi.
Hal itu menurut Kepel, sudah tidak sesuai dengan program Gubernur Olly Dondokambe dan Wakil Steven O.E. Kandouw (OD-SK).
“Kita ketahui bersama, sejauh ini pak gubernur dan wagub memasifkan untuk mendongkrak SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional. Sehingga itu diharapkan kepada pihak sekolah, terutama negeri agar tidak ada lagi yang menggelar acara penamatan di hotel,” pungkaanya.
Kepel menyebutkan sudah ada beberapa kepala-kepala sekolah yang menghubunginya melalui via telepon untuk hadir dipenamatan siswa siswi di hotel.
“Saya tidak mau kalau ada seremoni-seremoni Dikda di hotel, nanti kita lihat. Agenda seperti ini hanya menyusahkan orang tua siswa, apalagi yang tidak memiliki penghasilan tetap, seperti pengemudi online misalnya. Kasihan anak-anak sama dengan dibodohi,” sebutnya.
Kepel berpesan agar para kepala SMK/SMA negeri bisa memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk menggelar penamatan, misalnya graha gubernuran dan ruang mapalus.
“Kalau buat di hotel lebih kepada hura-hura, jangan ada lagi penamatan yang hingar-bingar seperti itu. Kalau dilaksanakan di tempat pemerintahan kan tidak apa-apa, gratis, tidak bayar,” cetusnya.
(Gnm)
