Kabupaten Bolmut Raih WTP Dari BPK RI Enam Kali Berturut-Turut

0
34
Foto Istimewa Opini WTP Bolmut Tahun 2021
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLMUT – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs.Hi.Depri Pontoh, didampingi oleh Wakil Bupati Drs.Hi. Amin Lasena, MAP.,menghadiri acara penyerahan Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, bertempat di kantor perwakilan BPK Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (13/05/2022).

Kepala BPKD Bolmut Sirajudin Lasena, SE.M.Ec.Dev, mengatakan, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan sebuah laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan penyajiannya diatur dalam peraturan perundangan

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI enam kali berturut-turut,” ucap Lasena penuh syukur. 

Sebagai entitas akuntansi pemda telah menyajikan LK sesuai dengan SAP, dan LK tersebut telah di lakukan prosedur reviu oleh para APIP, sehingga saya menyakini bahwa LK ini telah bebas dari salah saji materil serta semua kejadian yang terjadi selama tahun anggaran berkenan telah diungkapkan secara penuh. Sedangkan  Opini WTP Auditor terhadap LK tahun 2021, merupakan sebuah pernyataan pendapat secara professional yang di keluarkan oleh para auditor yang telah melakukan serangkaian prosedur audit terhadap setiap akun dalam LK.

Sirajudin berharap, opini WTP ini menjadi pemacu semangat dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi menuju good governance. 

“WTP disebut prestasi karena tidak mudah meraihnya. Sebab menurut saya opini WTP itu pintu masuk dalam menciptakan prinsip-prinsip good governance.” jelas Lasena.

opini WTP bagi saya merupakan sebuah kewajiban dan tanggungjawab pemerintah terhadap setiap pelaksanaan sumber daya yang dipercayakan public kepada pemerintah.”Jadi WTP itu standar minimal. Semoga kedepannya semua pihak dapat berupaya agar opini lebih disinergiskonstruktifkan dengan pencapaian kesejahteraan rakyat.” pungkas Lasena. 

(Awal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here