BOLMORA.COM,SULUT – Gedung Cengkih DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali menjadi pusat perhatian publik dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4/2026).
Paripurna yang berlangsung penuh khidmat itu membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di Sulawesi Utara.
Empat agenda utama dibahas dalam paripurna tersebut, yakni penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025, laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), laporan hasil reses masa persidangan kedua tahun 2026, serta pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu dan Royke Anter. Hadir pula Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Salah satu perhatian utama dalam sidang paripurna datang dari laporan Komisi I DPRD Sulut yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM. Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus yang dinilai menghadirkan budaya efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya melihat sendiri, Pak Gubernur berangkat tugas luar daerah tanpa protokol berlebihan, bahkan angkat koper sendiri. Ini bukan sekadar pencitraan, tapi aksi nyata yang berhasil memangkas biaya operasional hingga Rp1,9 miliar,” ungkap Braien.
Politisi Partai NasDem itu berharap pola efisiensi tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut.
Selain efisiensi anggaran, kedisiplinan juga menjadi sorotan dalam jalannya rapat. Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, menilai budaya tepat waktu yang diterapkan Gubernur Yulius telah membawa standar baru dalam pemerintahan daerah.
“Ketepatan waktu Gubernur memberikan standar moral baru. Jika pemimpinnya sudah on-time, maka tidak ada alasan bagi kepala dinas atau OPD untuk terlambat atau tidak siap dalam rapat-rapat penting,” tegas Cindy.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan catatan kritis kepada sejumlah OPD agar disiplin kerja dibarengi dengan kecepatan merespons berbagai aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses.
Dalam laporan hasil reses masa persidangan kedua tahun 2026, berbagai kebutuhan mendesak masyarakat turut mengemuka. Mulai dari pembangunan infrastruktur pedesaan, pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, hingga sinkronisasi data tenaga pendidik menjadi perhatian legislatif.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulut,Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE langsung meminta jajaran Pemprov Sulut mempercepat sinkronisasi data CASN dan PPPK, sekaligus memastikan distribusi obat-obatan menjangkau wilayah perbatasan.
“Fokus kami adalah optimalisasi alat kesehatan modern dan kesejahteraan nakes di perbatasan. Pelayanan dasar tidak boleh timpang,” ujar Gubernur.
Paripurna itu juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi pekerja migran asal Sulut.
Pemprov diketahui menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian P2MI guna memastikan tenaga kerja asal Sulawesi Utara yang bekerja di luar negeri, terutama ke Jepang, memiliki kompetensi dan sertifikasi berstandar internasional.
Menutup jalannya sidang, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen berharap hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara pada masa persidangan berikutnya.
- Ini Harapan Wali Kota Saat Melantik Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu
- Lepas JCH, Tatong Ingatkan Jaga Kesehatan, Kekompakkan Serta Kebersamaan
