Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, S.H., menggelar pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan Bakamla RI untuk memperkuat koordinasi pengamanan wilayah laut Minahasa Selatan pada Kamis (9/4/2026). Pertemuan ini membahas rencana pembangunan National Maritime Security System atau NMSS yang Bakamla RI rencanakan melalui Zona Tengah di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Pemkab Minahasa Selatan memastikan kesiapan lahan yang akan Bakamla RI manfaatkan untuk kepentingan pemantauan keamanan dan keselamatan laut, khususnya di koridor ALKI II. Dengan demikian, sinergi Bakamla dan Minsel ini membuka babak baru penguatan keamanan maritim di perairan Sulawesi Utara secara konkret.
Sebagai daerah dengan garis pantai panjang dan potensi sumber daya laut yang melimpah, Kabupaten Minahasa Selatan memandang sinergi dengan Bakamla RI sebagai kebutuhan strategis yang mendesak. Selain itu, kawasan perairan Minahasa Selatan yang berada di jalur ALKI II menjadikannya titik krusial dalam sistem keamanan maritim nasional Indonesia. Sementara itu, Franky Wongkar menegaskan komitmen penuh Pemkab Minahasa Selatan dalam mendukung seluruh program keamanan laut Bakamla RI di wilayahnya. Oleh karena itu, pertemuan strategis ini menjadi langkah konkret yang mempercepat realisasi NMSS Bakamla di wilayah Zona Tengah.
Laksamana Muda Samuel Kowaas Pimpin Delegasi Bakamla, Bahas NMSS dan Keamanan Koridor ALKI II
Sekretaris Utama Bakamla RI Laksamana Muda TNI Dr. Samuel Kowaas, M.Sc., CSBA., memimpin langsung delegasi dalam pertemuan penting Bakamla dan Pemkab Minahasa Selatan ini. Selanjutnya, Laksamana Pertama Bakamla Sigit Winarko, S.T., CHRMP., selaku Direktur Data dan Informasi Bakamla RI turut hadir memperkuat tim teknis. Selain itu, Laksamana Pertama Bakamla Agung Setiawan, M.Han., Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI, duduk bersama membahas kesiapan infrastruktur di lapangan. Bahkan, Laksamana Pertama Teguh Prasetya selaku Kepala Zona Tengah Bakamla RI hadir langsung memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan operasional sistem.
Kehadiran empat perwira tinggi Bakamla RI dalam satu forum sekaligus mencerminkan keseriusan lembaga keamanan laut nasional ini. Selanjutnya, komposisi delegasi yang mencakup direktur data, kepala sarana prasarana, dan kepala zona menunjukkan pembahasan berlangsung pada level teknis yang sangat mendalam. Sementara itu, Bupati Franky Wongkar turut didampingi Kepala Bappelitbangda Minahasa Selatan Brando Tampemawa, S.H., M.H., dalam kapasitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pertemuan ini mempertemukan kesiapan teknis Bakamla dengan perencanaan tata ruang Pemkab Minahasa Selatan secara komprehensif.
National Maritime Security System yang Bakamla RI rancang merupakan sistem pemantauan keamanan laut skala nasional yang terintegrasi. Selanjutnya, keberadaan sistem ini di koridor ALKI II Minahasa Selatan akan memperkuat deteksi dini ancaman keamanan di jalur pelayaran internasional strategis. Selain itu, NMSS berfungsi memantau pergerakan kapal, mengidentifikasi ancaman, dan mengkoordinasikan respons cepat terhadap insiden maritim. Oleh karena itu, kehadiran NMSS Bakamla di Minahasa Selatan akan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu titik kendali keamanan laut nasional yang penting.
Minsel Siapkan Lahan Strategis, Dukung Penguatan Keamanan Maritim Nasional di ALKI II
Franky Wongkar memastikan bahwa Pemkab Minahasa Selatan telah menyiapkan lahan strategis yang Bakamla RI butuhkan untuk pembangunan sistem pemantauan keamanan laut. Kesiapan lahan ini menjadi modal utama yang mempercepat proses realisasi NMSS Bakamla di wilayah Zona Tengah dalam waktu dekat. Selain itu, dukungan aktif Pemkab Minsel dalam menyediakan lahan mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah terhadap keamanan maritim nasional. Dengan demikian, Minahasa Selatan berposisi sebagai mitra strategis Bakamla RI dalam memperkuat sistem keamanan laut Indonesia.
Posisi geografis Minahasa Selatan yang berada di jalur ALKI II menjadikannya lokasi ideal untuk sistem pemantauan maritim skala nasional. Selanjutnya, koridor ALKI II merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat dan membutuhkan pengawasan ketat sepanjang waktu. Bahkan, pembangunan NMSS di Minsel berpotensi meningkatkan kapasitas respons keamanan terhadap berbagai ancaman di perairan Sulawesi dan sekitarnya. Akibatnya, investasi Bakamla RI di Minahasa Selatan ini berdampak strategis tidak hanya bagi daerah tetapi bagi keamanan maritim seluruh kawasan Indonesia Timur.
Pemberdayaan masyarakat pesisir Minahasa Selatan juga menjadi agenda penting dalam koordinasi Bakamla dan Pemkab Minsel ini. Selanjutnya, sinergi antara pengamanan laut dan pemberdayaan ekonomi nelayan lokal menjadi pendekatan holistik yang kedua pihak sepakati. Sementara itu, kehadiran Bakamla RI di wilayah pesisir Minsel diharapkan memberikan rasa aman yang mendorong aktivitas ekonomi maritim masyarakat berkembang lebih pesat. Oleh sebab itu, pertemuan strategis Bupati Minsel dan Bakamla RI ini memberikan dampak berlapis yang menyentuh aspek keamanan nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.