10 Miliar Untuk THR ASN Bolmut, Lasena : H-10 Lebaran Semoga Bisa Cair

0
10 Miliar Untuk THR ASN Bolmut, Lasena : H-10 Lebaran Semoga Bisa Cair
Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, SE.ME.c.Dev,

BOLMORA.COM, BOLMUT — Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2020, pelaksanaannya pada PP Nomor 24 Tahun 2020. Kemudian petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR yang diatur lebih lanjut dengan Permenkeu. Pada tahun sebelumnya adalah Permenkeu 49/PMK.05/2020. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, SE.ME.c.Dev, pada media Bolmora.com, Senin (19/04/2021).

Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya  Pemerintah Daerah telah menganggarkan dalam APBD 2021 THR bagi ASN dan Pejabat Daerah, namun soal pecairannya kita masi menunggu  Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. 

“Biasanya pembayaran THR pada H-10 Lebaran, semoga lebaran tahun ini kebijakan tersebut juga di keluarkan oleh pemerintah pusat. Kemarin pada saat rapat koordinasi bidang ekonomi, Pak Menko menyampaikan kepada Ibu Menkeu, untuk mengusahakan agar THR tersebut dapat dibayarkan paling tidak pada H-10, agar mendorong masyarakat belanja lebaran dan ikut menyemarakkan program Harbolnas Ramadan,” ucap Sirajudin.

Lebih lanjut dikatakan, dengan percepatan pencairan THR ini diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat. Sebab, pada saat yang bersamaan pemerintah juga menggelar beberapa program yang mendukung peningkatan konsumsi. Salah satunya adalah hari belanja online nasional (Harbolnas) Ramadan yang berlangsung pada H-10 sampai dengan H+6 Lebaran 2021. 

Sirajudin menambahkan, proses pencairan tinggal menunggu aturan yang saat ini sedang diupayakan pihak Kementerian Keuangan. “Apa lagi pada Rakortas Menteri beberapa hari yang lalu, Ibu Menkeu juga sudah menyampaikan kepada Pak Menko bahwa saat ini sedang proses penyelesaian aturan atau dasar hukum pemberian THR tersebut,” imbuh Sirajudin mengutip pernyataan Menkeu Sry Mulyani.

“Kalau kita lihat untuk THR tahun 2020 lalu, pada Permenkeu 49/2020 diatur bahwa THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya (H-10). Kita berharap untuk lebaran tahun ini dapat dibayarkan pada H-10, supaya menambah daya beli masyarakat untuk melakukan belanja lebaran, tahun 2021 ini Pemda menganggarkan kurang lebih 10 milyar untuk pembayatan THR bagi PNS daerah,” pungkas Lasena.

(Awall)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here