Pengamat Poitik Ini Sebut DPRD Bolmong Harus Solid

0
Pengamat Poitik Ini Sebut DPRD Bolmong Harus Solid
Pengamat Politik Sulut Fery Liando

BOLMORA.COM, BOLMONG – Kisruh diinternal anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tampaknya terus memanas.

Sejumlah tudingan yang dilontarkan kepada politis PDI Perjuangan, yang juga selaku Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, buntut surat mosi tidak percaya yang dikeluarkan lima fraksi. Terakhir yang terjadi adalah aksi walk out saat pembukaan sidang parpurna yang dilakukan empat fraksi.

Menurut sejumlah anggota DPRD yang tergabung di lima fraksi, Welty tidak serius melaksanakan tugas menyangkut kepentingan masyarakat. Salah satu contoh adalah kegiatan reses. Welty dinilai hanya mementingkan tugas kepartaian, ketimbang kepentingan rakyat.

Selain itu, tudingan lainnya adalah monopoli dalam tugas DPRD. Welty dinilai lebih dominan, ketimbang harus mendelegasikan ke salah satu pimpinan DPRD atau pimpinan komisi. Semua tugas yang seharusnya bisa didelegasikan, diambil alih.

Tidak dilaksanakannya paripurna pada momen HUT Kabupaten juga bagian dari keputusan sepihak yang perintahkan Welty.

Muncul tudingan lagi, yakni menghambat proses pergantian antar waktu (PAW) dari partai Golkar. Semua tudingan tersebut terkuak saat pembukaan sidang paripurna. Sejumlah anggota DPRD melakukan interupsi sekaligus melancarkan tudingan hingga secara berjamaah ke luar dari ruangan, yang menyebabkan sidang tidak dilaksanakan.

Kesenjangan yang terjadi diinternal anggota DPRD Bolmong itu, setelah surat mosi tidak percaya yang ditandatangani lima fraksi di DPRD. Lima fraksi itu adalah fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat Persatuan dan fraksi PKS.

Namun, Welty sendiri membantah sejumlah tudingan tersebut. Menurutnya, tudingan yang dilontarkan hingga muncul surat mosi tidak percaya semua tidak beralasan. Bahkan, aksi yang dilakukan saat pembukaan sidang paripurna adalah aksi kekanak-kanakan. 

“Semua tudingan itu tidak beralasan. Aksi itu seperti kekanak kanakan,” ucap Welty.

Politisi PDI Perjuangan tiga periode ini justru mengatakan, jika aksi tersebut adalah bentuk kepanikan.

Welty menegaskan, argumentasi para anggota DPRD yang ada di empat fraksi itu dinilai tidak mampu, dan biarlah publik yang menilai.

“Tiga periode duduk di DPRD dan dua kali menjabat Ketua DPRD, sebagai bukti dirinya mampu menjalankan tugas. Dan itu sebagai kepanikan karean tidak mampu mengimbangi seorang Welty Komaling,” ketusnya.

“Tidak mampu dan panik. Saya sudah berlari seratus kilometer per jam, mereka baru lari 20 kilometer per jam,” singgung Welty.

Dia menilai, apa yang menjadi tuntutan mereka soal pelengseran posisinya sebagai Ketua DPRD, bukanlah ranah empat fraksi. Katadia, kapasitasnya selaku Ketua DPRD, adalah hak PDI Perjuangan.

“Kalau saya secara pribadi, dalam kapaistias sebagai Ketua DPRD dianggap oleh pimpinan partai saya tidak mampu menjalankan tugas-tugas, maka partai punya kompetensi untuk menilai saya, bukan mereka,” sambungnya.

Kericuan yang terjadi di antara anggota DPRD berawal muncul surat mosi tidak percaya yang ditandatangi lima fraksi di DPRD. Lima fraksi itu yakni, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat Pembangunan.

Mosi tidak percaya yang dilayangkan itu, karena lima fraksi menganggap sikap Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling terlalu monopoli dalam tugas. Padahal menurut mereka, bahwa lembaga DPRD itu adalah kolektif kolegial.

Akademi sekaligus pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut) Fery Liando mengatakan, mosi tidak percaya yang terjadi diinternal anggota DPRD justru hanya merugikan, serta merusak citra wakil rakyat. Selain itu, mosi tidak percaya hanya bisa diajukan oleh DPRD terhadap pemerintah.

“Mosi tidak percaya sesama anggota DPRD seharusnya tidak perlu dilakukan. Mosi tidak percaya dapat diajukan jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang  bertengangan dengan kepentingan umum atau menyimpang dari undang-undang,” katanya .

Dia mengatakan, DPRD memiliki 3 hak, yaitu hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Mosi tidak percaya itu adalah bagian dari hak menyatakan pendapat DPRD atas ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.

“Kalau DPRD sudah tidak solid, ya harus dibuat solid. Bagaimana mungkin mereka bekerja untuk dan mengatasnamakan rakyat ,tapi justru mereka tidak solid. Mereka tidak akan mengawasi pemerintah daerah jika internal mereka lemah. Pemerintah daerah akan bertindak sewenang-wenang  jika DPRD itu sudah tidak solid. DPRD itu mewakili rakyat, bukan mewakili ego dan ambisi masing-masing. Sehinga tidak ada cara lain untuk harus mensolidkan kembali,” tandasnya.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here