Hadir Secara Fisik di Rapim Komisi V, Herson: Karena Ini Bagian dari Tanggung Jawab Saya sebagai Kapoksi

0
474
Hadir Secara Fisik di Rapim Komisi V, Herson: Karena Ini Bagian dari Tanggung Jawab Saya sebagai Kapoksi
Rapim Komisi V DPR RI

BOLMORA.COM, JAKARTA – Meski di tengah krisis Pandemi Covid-19 atau vius corona, namun tak mmenyulutkan semangat Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Utara, Hi. Herson Mayulu, S.I.P, untuk mengikuti rapat pimpinan (Rapim) Komisi V, bersama dengan pimpinan Komisi V, yang digelar di ruang rapat Komisi V, lantai dua, Gedung Nusantara II, Selasa (31/3/2020).

Awalnya, rapim ini direncanakan digelar dengan tatap muka antar anggota, namun kemudian diputuskan dilaksanakan secara virtual. 

Hi. Herson Mayulu, S.I.P, dalam kapasitas sebagai Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi V, hadir secara fisik di ruang rapat, bersama Wakil Ketua Komisi V, Hj. Nurhayati Monoarfa dari Fraksi PPP, serta H.M. Bakri dari Fraksi PAN.

Menanggapi perubahan tata cara rapat, Herson Mayulu mengatakan bisa memakluminya. Mengingat, ancaman Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

“Saya memilih hadir secara fisik. Karena ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai Kapoksi,” ungkap satu-satunya anggota DPR RI dari Bolmong Raya ini.

Dalam rapim tersebut dibahas surat-surat yang akan dikeluarkan oleh Komisi V kepada mitra kerja, serta beberapa hal penting lainnya.

Adapun Kesimpulan Rapim Komisi V adalah sebagai berikut :

Mitra Komisi V diminta memberikan penjelasan terkait

1. Laporan realisasi anggaran setiap mitra kerja sampai dengan bulan Maret 2020.

2. SILPA, (terutama sisa hasil lelang) dan rencana penggunaannya.

3. Program kerja kementrian/badan terkait penanganan Covid-19.

4. Anggaran yang tidak terlalu urgen dan prioritas, dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

5. Anggaran untuk program-program kerakyatan (padat karya), yang ada di kementrian/badan agar tidak direlokasi. Karena akan mengganggu ketahanan ekonomi masyarakat.

6. Laporan dan penjelasan mitra kerja, dimasukan ke Komisi V, selambat-lambatnya pada tanggal 8 April 2020.

7. Relokasi anggaran di kementrian/badan harus diketahui dan disetjui oleh Komisi V.

8. Laporan dan penjelasan mitra kerja akan disampaikan kepada anggota Komisi V dalam rapat Komisi V, yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin 13 April 2020.

(*/Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here