RDP Bersama Kemendes PDTT, H2M Pertanyakan Konsep Penerapan 50 % Padat Karya Tunai Desa

0
RDP Bersama Kemendes PDTT, H2M Pertanyakan Konsep Penerapan 50 % Padat Karya Tunai Desa
Hi.Herson Mayulu saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Kementerian Desa PDTT

BOLMORA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Hi. Herson Mayulu, kembali mengikuti rapat kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara langsung dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), bertempat di ruang rapat Komisi V Gedung DPR RI Senayan Jakarta,Senin (15/3/2021). 

Rapat yang dihadiri langsung oleh Menteri Desa PDTT dan jajarannya ini membahas terkait beberapa hal penting. Di antaranya, membahas hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2020, membahas dan menetapkan refocussing program/kegiatan tahun anggaran 2020, membahas tentang roadmap pengembangan dan pengelolaan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta membahas pengawasan dan prioritas penggunaan dana desa (Dandes ) tahun anggaran 2021 (tindak lanjut keputusan rapat kerja pada tanggal 18 November 2020.

Terpantau, setelah menyampaikan prolog pada pembukaan rapat oleh Menteri Desa PDTT Gus Abdul Halim Iskandar, tampaknya mengundang antusiasme anggota Komisi V untuk menanggapi, sembari memberikan masukan dan pertanyaan terkait seputar agenda dan pokok pembahasan yang akan dibahas. Terlebih, ketika masuk pada pembahasan pengawasan dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, langsung tidak disia siakan oleh beberapa anggota komisi V untuk menanggapi, tak terkecuali H2M (sapaan akrab H. Herson Mayulu).

Pada rapat tersebut H2M menanggapi dan bertanya terkait pengawasan dan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021.

H2M meminta Menteri Desa PDTT dan jajaran agar ke depan menyiapkan regulasi baku terkait tupoksi dari TPPI, yang sampai saat ini belum ada.

“Terlebih status dari pendamping itu sendiri. Apakah masuk sebagai tenaga honorer atau kontrak . Demikian juga dalam aspek pengawasan dana desa. Sanhgat diperlukan juga pendamping diberikan kewenangan untuk masuk dan terlibat dalam pengawasan penggunaan dana desa,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menimpali terkait tumpang tindihnya regulasi yang kurang berkesesuaian dari Kemendagri, Kemenkeu dan Kementerian Desa. Terutama terkait pengeloaan dana desa, mulai dari perencanaan sampai pada pembangunan dan penggunaannya. 

“Saya lihat, desa harus patuh kepada Permendagri, Kemenkeu dan Permen Desa. Sementara dalam regulasi yang ada, terjadi tumpang tindih. Di Permendagri Nomor: 114, tidak dijabarkan tentang rool mode pembagunan desa berbasis SDGs. Sementara, dalam Permen Desa Nomor: 13 2020 itu diatur. Maka kedepannya perlu ada kesesuaian antara regulasi yang ada dari tiga kementerian ini. Sehingga, tidak membingungkan pelaku-pelaku di desa, terlebih pemerintah desa,” tegas H2M.

Mantan Bupati Kabupaten Bolsel dua periode ini juga menyampaikan bahwa, sudah tiga bulan lamanya TPPI se-Indonesia mengeluh belum mendapatkan honor dari hasil kerja mereka.

H2M juga mempertanyakan konsep penerapan 50 persen padat karya tunai desa dari dana desa, yang tidak dirinci secara jelas dalam satu kesatuan regulasi yang utuh.

“Begitu juga dengan refocussing 8 persen anggaran untuk penanganan Covid-19 di desa. Sementara sudah ada BLT desa. Ini perlu disosialisasikan dan dijelaskan secara rinci, sehingga mudah dimengerti di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat desa,” pungkasnya. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Lasarus ini pun memakan waktu kurang lebih empat jam lamanya, dan ditutup pada pukul 18.00 WIB, dengan menghasilkan beberapa rekomendasi.

(*/Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here