BOLMORA.COM, BOLSEL – Upaya menekan angka kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Berbagai Program Pemkab Bolsel mulai dievaluasi, dan diselaraskan hingga ketingkat desa.
Mewujudkan hal itu, sejumlah program prioritas daerah, akan menjadi program wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa.
Hal ini disampaikan Bupati Iskandar Kamaru melalui Sekretaris Daerah (sekda) Pemkab Bolsel Marzanzius Arvan Ohy. Di Kantor Bapoelitbangda, Kamis (14/3), siang.
“Pengentasan kemiskinan adalah program yang menjadi prioritas. Baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Sehingga Pemkab Bolsel wajib melaraskan program kerja hingga ketingkat desa, “ ucap Sekda. Kamis (14/3), kemarin.
Menurutnya, dengan melaraskan program hingga ketingkat desa, maka pengentasan kemiskinan akan jauh lebih efektif. Beberapa program tersebut diantaranya, yakni pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), dan pembangunan jamban sehat.
Selain itu, dalam APBDes juga dianggarkan honor guru TK/PAUD, perangkat desa, BPD, insentif Imam, pegawai Syar’i dan pendeta, serta insentif Lembaga Adat.
“Didalam APBDes, nantinya juga akan dianggarkan tunjangan tambahan diluar gaji tetap. Masing-masing yaitu Sangadi Rp500 ribu, Sekdes Rp350 ribu dan Kasi/Kaur Rp250 ribu,” terang Sekda.
Sekda juga sempat menyinggung, mengenai besaran anggaran Dana Desa (Dandes) Tahun 2019. Ia mengatakan tahun ini Dandes Bolsel mengalami penaikan, dari tahun sebelumnya
Untuk tahun ini, Dandes Bolsel ada peningkatan sebesar Rp68 Miliar, dibandingkan anggaran di tahun sebelumnya, yang hanya Rp59 Milliar,” ungkap Marzanzius Arvan Ohy.
(*/gnm)
