Penghargaan Posbakum Desa Bolmong menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Yusra Alhabsyi yang diwakili Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta.
Seremoni berlangsung di Graha Gubernur Sulawesi Utara dan turut disaksikan Yulius Selvanus Komaling, Kamis (26/2/2026).
Apresiasi atas Komitmen Perluas Bantuan Hukum
Penghargaan Posbakum Desa Bolmong diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas dukungan aktif pemerintah daerah dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan.
Program ini dinilai strategis karena membuka akses bantuan hukum yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Sekda Abdullah Mokoginta menegaskan penghargaan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan tanggung jawab untuk memastikan Posbakum benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Ini adalah kepercayaan sekaligus amanah untuk terus memperkuat layanan hukum yang mudah diakses masyarakat,” tegasnya.
Posbakum Jadi Instrumen Mediasi dan Tata Kelola Desa
Menurut Abdullah, keberadaan Posbakum tidak hanya menyediakan konsultasi hukum.
Posbakum juga berfungsi sebagai ruang mediasi atas berbagai persoalan masyarakat sebelum masuk ke ranah hukum formal.
Dengan pendekatan musyawarah, banyak persoalan desa dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan preventif.
Penghargaan Posbakum Desa Bolmong sekaligus menegaskan peran layanan ini dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan sesuai regulasi.
Komitmen Berkelanjutan Pemkab Bolmong
Bupati Yusra Alhabsyi bersama Wakil Bupati Dony Lumenta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung penguatan Posbakum.
Layanan hukum yang inklusif dan dekat dengan masyarakat menjadi prioritas utama.
Dengan raihan penghargaan ini, Pemkab Bolmong menargetkan optimalisasi Posbakum di seluruh desa dan kelurahan guna memastikan perlindungan serta kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
