✨"Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur"

Hukrim & Peristiwa

Audit Kinerja Polda Sulut 2026 Resmi Dimulai, Wakapolda Tekankan Penguatan Pengendalian Internal

Audit Kinerja Polda Sulut 2026 resmi bergulir. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menggelar Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I Itwasda Tahun Anggaran 2026 di Aula Tri Brata Polda Sulut, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memastikan setiap program berjalan efektif, terukur, dan bebas penyimpangan.

Wakapolda Sulut Pimpin Taklimat Awal Audit Kinerja Polda Sulut 2026

Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono memimpin langsung taklimat tersebut. Ia didampingi Irwasda Polda Sulut, Pejabat Utama (PJU), serta para Kapolresta dan Kapolres jajaran.

Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Audit Kinerja Polda Sulut 2026 bukan sekadar rutinitas administrasi. Audit ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam sistem pengendalian intern organisasi.

Ia menilai, perencanaan yang tidak berbasis analisis kebutuhan dan risiko berpotensi memicu ketidakefisienan. Ketidaksinkronan dalam pengorganisasian bahkan bisa membuka celah penyimpangan program kerja.

Audit Kinerja Jadi Instrumen Evaluasi dan Perbaikan

Melalui Audit Kinerja Polda Sulut 2026, pimpinan ingin mengukur kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan target yang telah ditetapkan.

Wakapolda meminta seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan jajaran mendukung penuh proses audit. Ia menekankan pentingnya penyajian data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data yang valid akan menentukan kualitas hasil audit,” tegasnya.

Auditor Diminta Independen dan Profesional

Kepada tim Itwasda, Wakapolda berpesan agar menjalankan tugas secara independen dan profesional. Ia mendorong auditor mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan sekadar mencari temuan.

Menurutnya, hasil Audit Kinerja Polda Sulut 2026 harus menjadi pijakan perbaikan sistem dan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Dengan langkah ini, Polda Sulut menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan akuntabilitas institusi.

Berita Terkait

Back to top button