Pemerintah memastikan THR ASN 2026 mencapai Rp55 triliun untuk Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Nilai itu meningkat 10,22 persen dibanding realisasi tahun lalu sekitar Rp49 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi fiskal untuk mempercepat perputaran ekonomi sejak awal tahun. Pemerintah ingin menjaga stabilitas sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan pada kuartal I 2026.
Belanja Negara Digenjot Sejak Awal Tahun
Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026), pemerintah memproyeksikan total belanja negara triwulan pertama mencapai Rp809 triliun.
Angka besar itu sengaja dikeluarkan lebih awal agar ekonomi domestik langsung bergerak. Negara tidak menahan belanja, melainkan mengalirkannya sejak awal tahun.
Pemerintah menargetkan belanja negara menjadi motor penggerak ekonomi nasional pada awal 2026.
Program Prioritas Ikut Dipercepat
Selain THR ASN 2026, pemerintah juga mempercepat sejumlah program:
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun
-
Optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga
-
Paket stimulus ekonomi menjaga daya beli masyarakat
Langkah tersebut bertujuan menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat menjelang Ramadan.
Reformasi Pajak untuk Menjaga Fiskal
Di sisi penerimaan, Kementerian Keuangan melakukan penguatan internal. Restrukturisasi dilakukan pada:
-
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
-
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Perubahan organisasi itu diharapkan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan kepabeanan sekaligus menjaga keseimbangan fiskal sepanjang 2026.
Dampak Ekonomi Jelang Ramadan
Kenaikan THR ASN 2026 diperkirakan memberi efek langsung ke pasar. Tambahan likuiditas akan meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama menjelang Ramadan.
Pemerintah menilai perputaran uang dari pembayaran THR mampu memperkuat daya beli sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi pada awal tahun.