KemenPAN-RB Tegaskan Video “Pengangkatan Tenaga Honorer, P3K, dan Pegawai Non-PNS pada Februari 2020” adalah Hoaks

0
250
KemenPAN-RB Tegaskan Video “Pengangkatan Tenaga Honorer, P3K, dan Pegawai Non-PNS pada Februari 2020” adalah Hoaks
Gambar tangkapan layar video hoaks pengangkatan tenaga honorer, P3K, dan Pegawai Non-PNS pada Februari 2020. (Sumber Foto: Humas MenPAN-RB)

BOLMORA.COM, JAKARTA  Kementerian Pemberdayaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia (RI) angkat bicara soal beredarnya video dengan caption “Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengangkat seluruh tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS pada Februari 2020”, yang saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat.

Melalui Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji, menegaskan bahwa informasi yang tertulis pada caption video tersebut tidak benar.

“Video tersebut menampilkan informasi hoaks,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Atmaji mengatakan, hingga saat ini KemPAN-RB tidak pernah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS.

“Video tersebut dipastikan hoaks, serta berisi informasi yang tidak benar,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, video dengan durasi 4 menit 22 detik itu menampilkan suasana rapat dengan pimpinan rapat, dan membacakan narasi yang diperkirakan keputusan dimaksud. Video tersebut juga memuat keterangan yang menyertai dan berbunyi, “Alhamdulillah Keputusan Menpan terbaru Februari 2020 seluruh honorer, P3K dan Pegawai Non PNS akan diangkat menjadi PNS minimal 12 tahun masa kerja,”.

Atmaji menyampaikan, bagi masyarakat yang menerima video tersebut agar tidak percaya dan tidak menyebarluaskan video yang berisi informasi hoaks itu. Sebab, penyebarluasan video hoaks tersebut dapat dikenai Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 Miliar,” sebutnya.

Pun sekarang ini masyarakat cukup diresahkan dengan adanya video tersebut. Untuk itu, KemPAN-RB tidak tinggal diam dan telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang, untuk menelusuri pembuat dan penyebar video tersebut.

“Kami telah melaporkan ke pihak kepolisian,” kata Atmaji.

Adapun jika terdapat pernyataan terkait kebijakan perihal aparatur negara dan seleksi CPNS, dapat langsung menghubungi Media Center Kementeria PAN-RB, yang dapat dihubungi melalui nomor (+6221)7398381-89 atau melalui email di halomenpan@menpan.go.id. 

Sumber: HUMAS MENPAN-RB

Editor: Gun Mondo

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here