DPRD Buol Sarankan Pemkab Blacklist Kontraktor Tidak Capai Progres

0
133
DPRD Buol Sarankan Pemkab Kontraktor Tidak Capai Progres Blacklist
Ketua Komisi II DPRD Buol Ahmad Andi Makkah
Advertisement

BOLMORA.COM, BUOL – DPRD Kabupaten Buol menyarankan Pemkab setempat agar kontraktor yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan pembangunan fisik secara tepat waktu atau tidak capai progres dilakukan di blacklist.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Buol Ahmad Andi Makkah kepada Bolmora.Com, usai melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pertanian dengan agenda evaluasi dan monitoring progres realisasi APBD tahun 2020, Senin (18/01/21).

Politisi Gerindra itu, menyampaikan selain agenda raker bersama Dinas Pertanian komisi II juga menjadwalkan kegiatan yang sama dengan Dinas Perikanan dan Dinas Perindakop.

“Agenda pertama yang sudah kita laksanakan tadi bersama Dinas Pertanian. Berdasarkan laporan penyampaian Dinas bersangkutan pada saat rapat kerja ada lebih dari Rp.2 miliar anggaran tidak terserap,”ungkap Andi Makkah.

Andi Makkah menjelaskan, miliaran anggaran yang tidak terserap faktor kelalaian kontraktor yang tidak bisa memenuhi target hingga batas waktu kegiatan berakhir. Pihaknya menyarankan Pemkab Buol untuk melakukan blacklist terhadap perusahaan bersangkutan.

“Pengadaan traktor misalnya kurang lebih Rp.1 miliar tidak bisa diadakan karena kontraktornya tidak mampu melaksanakan. Insya Allah ini pak Bupati bisa ketahui bahwa hal itu memang menjadi peringatan keras terhadap perusahaan itu harus di blacklist,”tegas Andi Makkah.

Andi Makkah menambahkan, masalah lainnya di Dinas Pertanian adalah soal pembayaran kegiatan honorer serta sejumlah kegiatan lainnya yang berdampak tidak terserapnya anggaran karena terkendala persyaratan yang tidak terpenuhi.

“Ada Rp.850 juta anggaran kegiatan yang diajukan tapi tidak diterbitkan SPD-nya dari  BPKAD kendalanya mungkin persyaratan yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa dicairkan. Total anggaran yang tidak terserap di Dinas Pertanian ada Rp.2 miliar lebih sudah termasuk ada sisa,”beber Andi Makkah.

Andi Makkah menyampaikan, kegiatan fisik lain yang juga bermasalah berdasarkan laporan masyarakat adalah pengadaan kandang ayam petelur dan ayam pedaging satu bangunan ambruk di Kecamatan Momunu anggaran Rp.1,5 miliar. Terhadap hal itu pihaknya akan melakukan kroscek langsung ke lokasi.

“Sikap kita menyangkut masalah itu akan kita tindaklanjuti sampai dengan pemberian semacam peringatan terhadap Dinas baik dari sisi pendapatan karena pendapatan hanya 12 persen lebih target pendapatan. Kemudian dari sisi belanja kedepan akan menjadi peringatan keras kepada Dinas hal itu tidak bisa terjadi lagi,”terang Andi Makkah.

Sedangkan untuk dua agenda raker akan dilaksanakan sore nanti, Andi Makkah berharap masalah serupa tidak terjadi di Dinas Perikanan dan Dinas Perindagkop baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan pada kegiatan anggaran APBD tahun 2020.

(Syarif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here