BOLMORA.COM, BOLMUT – Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terus memutar otak dan berupaya untuk meningkatkan progres serta mengoptimalisasi PAD yang menjadi presentase kemandirian daerah.
Diketahui, PAD bolmut tidak pernah beranjak dari 1,59 persen dan cenderung stagnan. Sehingga ketergantungan Pemda pada dana transfer dari pemerintah pusat sangat signifikan.
“PAD kita berada diangka kurang lebih 20 miliar. 7 sampai 8 miliar JKM, 8 miliar lagi BOS dan selanjutnya hanya ada bunga deposito. PAD murni yang berasal dari pajak Retribusi Rumah Makan, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain seterusnya tidak lebih dari 10 miliar.” ungkap Sirajudin Lasena Kepala BPKD Bolmut baru-baru ini.
Sementara jika Pemda bolmut menerapkan dan mengalokasikan 25 persen pada pembangunan insfrastruktur yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan peraturan pemerintah pusat, maka sudah barang tentu pemda bolmut akan mengalami kesulitan yang berarti.
Solusi terbaik untuk mengatasi hal itu adalah peningkatan PAD, salah satunya yang harus benar-benar digenjot adalah PAD Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap tahunnya bolmut hanya meraup kurang lebih 950 Juta Rupiah, terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di bolmong raya. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dikisaran 6 miliar.
“Butuh kerja sama lintas sektor, khususnya Bapak/Ibu sangadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakarat. Bapak/Ibu sangadi harus rutin melakukan verifikasi dan memastikan apakah objek PBB dimasing-masing desa sudah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta wajib update data terbaru terkait tanah yang sebelumya tidak ada bangunan kemudian sudah di dirikan bangunan, bangunan yang sebelumnya belum memiliki pagar kemudian sudah di dirikan pagar. Bapak/Ibu sangadi harus update setiap tahunnya.” pungkas Lasena.
(Awall)
